Andy Purnama Tjandra: Amdal Melingkupi Semua Aspek

oleh -93 views

Kota Ternate Maluku Utara
wartaterkini.news–Setiap Perusahaan harus memiliki ijin lingkungan karena apapun usaha atau kegiatan suatu perusahaan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. oleh sebab itu, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara (DLH Malut), melakukan rapat analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Pada Kamis (10-10-2019).

Dihadiri PT. Halmahera Jaya Mining (PT. HJM), bertempat di Hotel Muara, berada di Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara. Sabtu (12-10-2019)

Kegiatan rapat tim teknis dan komisi penilaian dokumen amdal rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL. RPL) Rencana pertambangan emas pada wilayah ijin usaha pertambangan eksplorasi ( Hoo9ipe05-1) seluas 1500 Ha oleh PT. HJM di kec. galela barat kab.Halmahera Utara dan kec. Loloda tengah Kab. Halamahera Barat, di laksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi (DLH) Maluku Utara.

Kajian amdal tersebut di hadiri oleh Direktur PT.HJM, komisi penilai amdal, Bapeda dan melibatkan berbagai unsur elemen masyarakat dari 9 desa yang berasal dari dua kecamatan yaitu Desa ngidiho, makete, gotalamo, duma, kira, dokulamo, soata baru, samuda, dan roko.

Baca Juga :  DPRD Pulau Morotai Gelar Paripurna Persetujuan RAPBD-P Tahun 2019

Direktur Utama PT. HJM Andy Purnama Tjandra kepada sejumlah media mengatakan bahwa Semua usaha pertambangan di indonesia atau dimanapun, harus memiliki jenis-jenis ijin usaha dan Satu sisi ijin pertambangan harus di lengkapi dengan ijin lingkungan, karena di bagaimanapun perusahaan punya tangung jawab besar terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya.

“Saya pikir kajian andal ini cukup untuk melingkupi semua aspek, jika andal yang di bahas tidak bermasalah maka ijin operasi produksi pun akan mulai diterbitkan”. kata Andy

Lanjutnya, Untuk tahapannya jika penerbitan ijin sudah keluar maka PT.HJM akan melakukan persiapan pertambangan dan kemungkinan membutuhkan waktu satu sampai 2 tahun untuk membangun infrastruktur pertambangan dan persiapan yang lain agar tidak ada masalah ke depan.

“Kalau ada yang lokal kenapa harus butuh dari luar”, Andy mengaku jika perusahaan telah beroperasi maka saya akan berusaha membuka pendidikan kejuruan untuk melakukan pelatihan pada tenaga kerja.ucapnya

Baca Juga :  Kloter Terakhir Jamaah Haji Asal Halsel, Halut dan Morotai Tiba Di Ternate

Terpisah, Camat Galela Barat Hanafi Otinoru pada waktu bersamaan mengatakan pihaknya sekaligus perwakilan masyarakat sangat mengapresiasi penuh dengan kehadiran PT.HJM olehnya itu dia meminta kepada seluruh elemen masyarakat baik pemerintah, maupun pihak swasta harus senantiasa bersinergi dalam menjemput PT.HJM dan mendorong agar dapat memberikan hasil yang di inginkan oleh kita semua.

“Jika PT.HJM sudah berjalan, tetap harus mematuhi kaidah-kaidah yang telah di sepakati dan di inginkan oleh masyarakat dan pemerintah”.jelasnya

Tambahan camat, Menurutnya dari hasil pemaparan andal oleh konsultan PT.HJM ternyata dokumen tersebut masih banyak kekurangan yang perlu di lengkapi dalam rangka untuk memenuhi kualitas bobot dari dokumen itu untuk memenuhi prasyarat yang akan di jadikan acuan bagaimana pengelolaan perusahan yang akan datang.

“Tetap konsultan punya nurani yang harus mendengar dan mematuhi saran dan masukan dari berbagai perwakilan elemen masyarakat sehingga dapat memberikan kontribusi dokumen andal yang terbaik”.ucapnaya

Baca Juga :  Target Mendikbud: 2023, Bebas Guru Honorer

Camat menambahkan, masyarakat sangat mengiginkan adanya peningkatan kesejahteraan, dan penyerapan tenaga kerja baik yang ada di lokal, regional dan nasional.

“Kita tidak bisa menutup mata jika kita tidak punya keahlian maka kita tetap menjemput tenaga kerja dari luar, namun Kesepakatan tenaga kerja antara masyarakat dengan pemerintah sesuai dalam Andal yaitu 70 lokal dan 30 dari luar”.jelaanya

Lanjut camat senantiasa mengawal, melindungi, dan memotivasi ini supaya ada sinergi antara pihak perusahaan, konsultan, masyarakat dan pihak pemerintah. Dan jangan ada lintas sektor yang mementingkan diri sendiri dan mengabaikan keinginan masyarakat.

Sementara itu, Wajihudin fabanyo sebagai Kepala bidang penataan dan penaatan lingkungan hidup provinsi Malut (PPLH) mengatakan pada Sabtu, 12 Oktober 2019 menjelaskan. “Terkait dengan hasil proses andal oleh PT. HJM yang berlangsung di Hotel muara pada kamis (10-10-2019) kemarin yang beroperasi di dua kecamatan tersebut telah selesai”.ucapnya (Alif/red)