Akibat Korupsi, Kades Papagarang Mabar Kembalikan Ratusan Juta Uang Negara

oleh -144 views

Manggarai Barat NTT, wartaterkini.news–Bendahara Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) Suharto melaporkan Kepala Desa (Kades) Basir ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai Barat, Pada Senin (20/04/2020) Lalu.

Kades Basir dilaporkan oleh bendahara Suharto ke Kejari Mabar atas dugaan penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2017, 2018 dan 2019 dengan total mencapai sebesar 80-an Juta Rupiah.

“Bukti laporan sudah saya sampaikan di Kejari. Laporan kronologi kejadian kenapa ada dugaan kejadian korupsi, ada dugaan penyalahgunaan laporan keuangan negara dan beberapa bukti bukti kuitansi bahwa pengambilan dari teman teman,” ungkap Suharto saat dikonfirmasi melalui sambungan via telephone, Rabu (13/01/21) Pagi.

Suharto menjelaskan sejak diangkat menjadi Bendahara Desa pada tahun 2019, ia terpaksa harus membayar sejumlah utang-utang Kepala Desa pada sejumlah toko material dan warga sejak tahun 2018.

“Selain utang milik Kepala Desa, saya juga harus terpaksa berutang ke warga untuk menutupi kas desa setelah sebelumnya dipinjami oleh staf desa tetapi tidak pernah dikembalikan. Namun setelah berutang, Kepala Desa malahan tidak mau mengakui hal tersebut,” lanjutnya.

Baca Juga :  16 Tim akan Berlaga di Turnamen Bola Volley 'San Carlos Habi 2020'

Utang utang tersebut kata Suharto, terpaksa ia bayarkan ke pihak toko material dan kepada warga dengan menggunakan Dana Desa.

“Sebelumnya, dana yang digunakan untuk membiayai belanja desa tersebut sudah dianggarkan pada masing-masing pos anggaran dan dana tersebut sudah di cairkan. Namun yang saya pertanyakan uang tersebut setelah dicair ditagih oleh Pemilik toko material dan warga yang bersangkutan,” jelasn­ya.

Suharto merasa dirinya diangkat jadi bendahara desa sejak 2019 lalu untuk menutupi utang dan kebobrokan Kades.

Suharto menambahkan, sejak tahun 2020, Dana Desa berjumlah sekitar 400-an Juta Rupiah kini dipegang dan dikelola langsung oleh Kepala Desa.

“Saya hanya bertugas mencairkan dana tersebut, Sementara untuk penggunaan dan pembelanjaan semua dilakukan oleh Kepala Desa. Saya juga menduga hal yang sama sudah terjadi semenjak tahun 2017,” tutupnya.

Baca Juga :  Mudik Gratis Lewat Laut, Hindarkan Macet di Jalanan

Sementara itu laporan Suharto ke Kejari Mabar dibenarkan oleh Kasi Pidsus Kejari Mabar Alle Guntur.

“Tahun lalu ada laporan dari bendara desa Papagarang perihal pengelolaan Dana Desa Papagarang untuk beberapa tahun anggaran,” ungkap Alle saat dikonfirmasi MEDIA KUPANG.COM, Rabu (13/01/21).

Terkait laporan itu, Alle menjelaskan Kepala Desa Papa Garang telah mengembalikan Kerugian Negara tersebut.

“kerugian Itu telah dikembalikan namun proses hukum tetap berjalan,”Ujarnya.

Saat dikonfirmasi ,Kepala Desa mengakui bahwa, dirinya telah mengembalikan Kerugian Negara tersebut sebanyak 143 Juta.

Merespon hal tersebut, Advokat Muda NTT Asis Deornay mengatakan bahwa Kades patut diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang. Dan bersangkutan bisa disangkakan dengan Pasal 3 UU PTPK yang bunyinya:

“Setiap orang yang dengan tujuan mengun- tungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Baca Juga :  Waspada, Modus Percaloan BPUM 5 menit Langsung Cair

Dari kasus tersebut, Asis menyampaikan unsur tindak pidananya adalah peruntukkan bukan untuk kepentingan desa (umum), tetapi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

“Dan Ini sangatlah fatal”, Katanya.

Meski pelaku korupsi sudah mengembalikan uang, lanjut Asis,hasil korupsinya tetap saja pelaku bisa dipidana.Jika perbuatannya telah memenuhi unsur pidana korupsi maka pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan pidananya. Pidananya tetap diproses secara hukum.

Yang bersangkutan bisa disangkakakan dengan pasal 4 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menurutnya, Tindak pidana korupsi adalah Delik Formil, artinya ketika perbuatan pelaku telah memenuhi unsur pidana korupsinya maka yang bersangkutan bisa dipidana.

“Dan saat ini kasusnya sedang diselidiki oleh tim penyidik dan kita tunggu pasal sangkaannya. Bisa saja ada oknum yang ikut serta dalam kasus ini sesuai peran atau fungsinya, Banyak kasus korupsi dadernya tidak,”Tutup Asis. (Paulus/Red)

Print Friendly, PDF & Email